NUSANTARANEWS.org, Banyuwangi – Belum selesai proses hukum di Polresta Banyuwangi terkait dugaan kasus PIP ( Program Indonesia Pintar) kini beberapa Kepala Sekolah Menengah Atas (SMA) dan Sekolah Kejuruan ( SMK ) di Kabupaten Banyuwangi terancam dipidanakan kembali.
Adanya dugaan beberapa lembaga sekolah tersebut diduga telah dengan sengaja melakukan manipulasi data siswanya guna mendapatkan anggaran Bantuan Operasional Sekolah ( BOS ) sejak tahun 2014 hingga 2020.
Hasil penelusuran kajian Direktorat Lembaga Perlindungan Konsumen Nasional ( LPKN ) Kabupaten Banyuwangi, ditemukan adanya dugaan mark up siswa dari kelas 10 hingga kelas 11, dimana jumlah siswa siswi sekolah tersebut menaikkan jumlah data siswa, namun setelah masuk kelas 12 jumlah siswa mengalami drop out yang sangat signifikan / drastis.
Sulaikam, Direktur LPKN Banyuwangi saat memberikan keterangan pada nusantaranews.org, ia membenarkan kalau lembaganya bersama pemerhati pendidikan dari LBH CAKRA menemukan data siswa beberapa lembaga sekolah SMA / SMK di Kabupaten Banyuwangi, banyak dugaan penyimpangan
” Benar lembaga saya dan pemerhati pendidikan dari LBH CAKRA menemukan data siswa beberapa lembaga sekolah SMA / SMK di Kabupaten Banyuwangi, banyak dugaan penyimpangan,”.
Penggelembungan jumlah siswa di data dapodik yang tentunya dapat menaikkan pula pencairan dana BOS dari uang Negara, dibawah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia.
Salah satu Kepala Sekolah yang ada di Banyuwangi sudah saya konfirmasi terkait dugaan mark up siswa di kelas 10 – 11, namun setelah masuk di kelas 12, jumlah siswa nya mengalami drop out atau keluar dengan beberapa alasan yang sangat signifikan dan merugikan uang Negara
Anehnya saat ditanya data drop out dan berita acara siswa yang dinyatakan keluar pihak sekolah tidak bisa menunjukkan berita acara keluarnya siswa tersebut dan pihaknya telah menjalankan proses data dapodik dengan benar dan sudah melakukan koordinasi dengan pihak Dinas Pendidikan serta Pengawas dan tidak ada masalah ( kata Hikam menirukan bahasa Kepala Sekolah ).
Namun saat ditunjukkan data terkait drop out siswa di beberapa semester tahun sebelumnya yang jumlahnya cukup banyak, malah Kepala Sekolah menyalahkan kebijakan Kepala Sekolah sebelumnya, karena menurutnya (Kepala Sekolah ) di jaman dirinya menjabat sudah dilakukan secara benar, imbuh Hikam
