Veri Kurniawan – Banyuwangi
NUSANTARANEWS.org, Banyuwangi – Dengan kelebihan memiliki Sumber daya alam yang melimpah salah satunya adalah tambang emas yang ada di Tumpangpitu, Kecamatan Pesanggaran, Kabupaten Banyuwangi kini saham sebesar 1’4 Triliun, dan menurut informasi saham tersebut akan dijual hanya sekitar 160 Miliar.
Menurut informasi yang dihimpun nusantaranews.org, aset sebesar Rp 1,4 triliun akan dijual seharga Rp 160 miliar, dan dari hasil penjualan saham itu, akan dipergunakan untuk proyeksi tahun 2021.
Wakil Ketua DPRD, Banyuwangi, Michael Edy Hariyanto, S.H, saat dikonfirmasi nusantaranews.org, melalui selulernya memaparkan, saham Pemkab di perusahaan tambang emas PT PT Bumi Suksesindo Copper And Gold yang berlokasi di Tumpang Pitu Banyuwangi, nilainya kurang lebih Rp 1,4 triliun, dan akan dijual kurang lebih Rp 160 miliar, peruntukannya untuk proyeksi tahun 2021.
” Kita sudah sepakat menjual bahkan dari DPRD supaya dijual lebih untuk menggerakkan ekonomi di Banyuwangi,” Kata Michael Edy Hariyanto.
Terpisah M. Amrulah, S.H, M.Hum, Koalisi Masyarakat Sipil Banyuwangi menolak penjualan saham tambang emas BSI.
Menurutnya, bahwa saham tambang emas senilai triliunan tersebut wajib dinikmati oleh anak cucu kita nanti, mengingat dampak adanya tambang emas masih sangat panjang
” Langkah Pemda bersama DPRD Banyuwangi untuk menutup devisit APBD dengan cara menjual saham tambang emas adalah langkah yang salah, masih banyak anggaran yang bisa dipangkas, contoh misal pemotongan TPP yang mencapai 150 miliar, perjalanan dinas mencapai 68 miliar, dan banyak yang lain,” kata Amrullah.
” Bahwa penjualan saham tambang emas di saat corona dan Pilkada disinyalir banyak kepentingan politik yang bermain, dan tidak sesuai dengan asas – asas Pemerintah umum yang baik, dan jika Pemkab memaksa jual, kami akan siapkan 50 pengacara untuk melakukan gugatan Class Action terkait penjualan saham tersebut,” imbuhnya.
Terkait polemik penjualan saham oleh Pemkab Banyuwangi, Sekretaris BPKAD Banyuwangi, Cahyanto menjelaskan bahwa itu masih menunggu persetujuan dari Kemendagri. Saham tersebut, kata dia, belum dijual.
” Belum dijual mas, tapi direncanakan masih menunggu konfirmasi dari Kemendagri, rencananya untuk mendukung belanja di APBD mas. Defisitnya sekitar 500 Miliar, kurang dana transfer ke Daerah saja 250 Miliar dan ada reschedule atau program kegiatan yang tidak dilaksanakan juga mas untuk nutup itu,” imbuhnya/
(red)
